NAMA : SITI FADILLAH
NPM : 17212049
KELAS : 4EA17
TUGAS 1 ETIKA BISNIS # ( PAKET KEBIJAKAN EKONOMI JILID III )
Pemerintah terus meluncurkan serangkaian paket kebijakan
ekonomi untuk mengatasi perlambatan ekonomi akibat dampak pelemahan ekonomi
global, sekaligus memperkuat daya saing dan struktur ekonomi Indonesia, secara
berkelanjutan terus memperbaiki iklim usaha, terus mempermudah memperjelas
pengurusan perizinan, syarat berusaha di Indonesia, di saat rupiah mengalami
penguatan signifikan.
Pemerintaha Presiden Joko Widodo kembali merilis paket
kebijakan ekonomi jilid III untuk periode awal oktober setelah jilid I dan
jilid II telah diumumkan bulan september lalu. Bertempat di istana Negara telah
diumumkan paket kebijakan ekonomi jilid III yang meliputi penurunan harga BBM,
listrik dan gas, perluasan penerima KUR,
dan penyederhanaan izin pertanahan untuk
kegiatan penanaman modal. Turut hadir dalam pengumuman ini, Menteri Agraria
Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan, Menteri ESDM Sudirman Said, Ketua
Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad dan Deputi
Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara.
1. PENURUNAN HARGA BBM, LISTRIK DAN GAS
a. Harga BBM
- Harga Avtur, LPG 12 kg, Pertamax, dan Pertalite efektif turun sejak 1 Oktober 2015.
- Harga BBM jenis solar diturunkan sebesar Rp. 200 per liter, sehingga harga eceran BBM jenis solar bersubsidi akan menjadi Rp. 6.700 per liter. Penurunan harga BBM jenis solar juga akan berlaku untuk BBM jenis solar non-subsidi.
- Harga BBM jenis premium tetap, yakni Rp. 7.400 per liter (Jawa, Madura, Bali) dan Rp. 7.300 (di luar Jawa, Madura, Bali).
- Berlaku mulai Oktober sampai dengan bulan Desember 2015.
b. Harga Gas
Harga gas untuk pabrik dari lapangan gas baru ditetapkan
sesuai dengan kemampuan daya beli industri pupuk, yakni sebesar USD 7 mmbtu
(juta British Thermal Unit). Sedangkan harga gas untuk industri lainnya
(seperti petrokimia, keramik, dsb) akan diturunkan sesuai dengan kemampuan industri
masing-masing. Penurunan harga gas dimungkinkan dengan melakukan efisiensi di
sistem distribusi gas serta pengurangan penerimaan negara, atau PNBP gas. Namun
demikian, penurunan harga gas ini tidak akan mempengaruhi besaran penerimaan
yang menjadi bagian perusahaan gas Kontrak Kerja Sama.
- Penurunan harga gas untuk industri tersebut akan efektif berlaku mulai 1 Januari 2016.
c. Harga Listrik
Tarif listrik untuk pelanggan industri I3 dan I4 akan
mengalami penurunan sebesar Rp12 – Rp13 per kWh mengikuti turunnya harga minyak
bumi (Automatic Tariff Adjustment)
- Diskon tarif hingga 30% untuk pemakaian listrik pada tengah malam (23:00) hingga pagi hari (08:00), yaitu pada saat beban sistem ketenagalistrikan rendah.
- Penundaan pembayaran tagihan rekening listrik hingga 40% dari tagihan listrik 6 atau 10 bulan pertama, dan melunasinya secara berangsur, khusus untuk industri padat karya serta industri berdaya saing lemah.
2. PERLUASAN WIRAUSAHAWAN PENERIMA KUR
Untuk meningkatkan akses wirausahawan kepada kredit
perbankan, melalui program KUR, Pemerintah telah menurunkan tingkat bunga KUR
dari sekitar 22% menjadi 12% persen. Pada paket kebijakan ini, para keluarga
yang memiliki penghasilan tetap, dipertegas dapat menerima KUR untuk sektor
usaha produktif. Dengan kebijakan ini, bank-bank yang menyalurkan KUR didorong
melakukan upaya pro-aktif menawarkan kepada yang bersangkutan, sehingga akan
meningkatkan peserta KUR sekaligus mendorong tumbuhnya
wirausahawan-wirausahawan baru.
3. PENYEDERHANAAN IZIN PERTANAHAN
- Di bidang pertanahan, Kementerian ATR/BPN merevisi Permen Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal.
- Beberapa substansi pengaturan baru yang mencakup beberapa hal seperti:
b. Seluruh permohonan didaftarkan sebagai bentuk kepastian bagi pemohon akan ketersediaan dan rencana penggunaan lahan dan dikeluarkan suratnya dalam waktu 3 jam.
c. Kelengkapan perizinan prinsip; Proposal, pendirian perusahaan, alas Hak Tanah menjadi persyaratan awal untuk dimulainya kegiatan lapangan; kemudian Ada persyaratan yang dapat menyusul sampai dengan sebelum diterbitkannya Keputusan tentang Hak Penggunaan Lahan. d. Jangka Waktu pengurusan (Persyaratan harus lengkap):
- HGU : dari 30 – 90 hari menjadi 20 hari kerja (s.d 200 ha) atau 45 hari kerja (> 200 ha)
- Perpanjangan/ Pembaharuan HGU : dari 20 – 50 hari menjadi 7 hari kerja (s.d 200 ha) atau 14 hari kerja (> 200 ha)
- Permohonan Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai: dari 20 – 50 hari kerja menjadi 20 hari kerja (s.d 15 ha) atau 30 hari kerja (>15 ha)
- Perpanjangan/ Pembaharuan Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai: dari 20 – 50 hari kerja menjadi 5 hari kerja (s.d 15 ha) atau 7 hari kerja (>15 ha)
- Hak Atas Tanah: 5 hari kerja menjadi 1 hari kerja
- Penyelesaian pengaduan: 5 hari kerja menjadi 2 hari kerja
- Dalam perpanjangan Hak penggunaan lahan yang didasarkan pada evaluasi tentang pengelolaan dan penggunaan lahan (termasuk audit luas) lahan oleh yang bersangkutan tidak lagi memakai persyaratan seperti awal permohonan.
Sumber:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar